Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu

Mendukung penerapan dan pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Dengan prisip mandiri, jujur, adil, berkepastian Hukum, tertib, proposional terbuka, profesional, akuntable, efektif dan efisien dalam Pemilu 2024

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3. Pembentukan Badan Penyelenggara /Panitia Pelaksana atau pengawas Pemilu
4. Pendaftaran Calon Peserta Pemilu
5. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
6. Penetapan Pasangan Calon Presiden
7. Pelaksanaan Masa Kampanye
8. Pelaksanaan Masa Tenang
9. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
10. Penetapan Hasil Pemilu
11. Pengucapan Sumpah dan Janji

Lembaga Pemantauan Pemilihan Umum (LPP SURAK) ditujukan untuk memantau:

1. Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Pemilu
2. Partai Politik Peserta Pemilu beserta Tim Suksesnya
3. Calon Presiden & Wakil Presiden
4. Calon Anggota Dewan
5. Calon Kepala Daerah
6. Pendukung dan Simpatisan
7. Media Massa
8. Pemilih

Metode Pemantauan yang dilakukan oleh LPP SURAK mencakup Metode Pemantauan Langsung dan Metode Pemantauan Tidak Langsung.

Metode Pemantauan Langsung dilakukan melalui:

1. Pemantauan Lapangan (di TPS, Tempat Kampanye, forum-forum koordinasi Calon anggota, forum Pendidikan Pemilih dll).
2. Penerimaan pengaduan atau laporan langsung dari pihak yang mengalami masalah.
3. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang dipantau.

Metode Pemantauan Tidak Langsung dilakukan melalui:

1. Pengumpulan berbagai data dan Informasi yang diperoleh dari KPU/ KPUD/Pemerintah/Bawaslu/Panwaslu/Partai Politik
2. Penelusuran Media (Media Trackking) dan Pemantauan Media (Media Monitoring)
3. Pengumpulan data dan Informasi berbasis Teknologi informasi melalui mediasosial (website, facebook, whatsapp, instagram dll)

Metode Verifikasi, Validasi Data dan Informasi yang diperoleh dari pemantauan langsung dan tidak langsung dilakukan melalui:

1. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data dan informasi dari sumber pertama pemberi informasi
2. Coklit dokumen autentik
3. Coklit formulir yang telah diisi oleh pelapor/pengadu
4. Klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan
5. Pencarian data dan informasi pembanding

Langkah-langkah LPP Surak dalam temuan pelanggaran pemilu, sebagai berikut :

1. Temuan Tindak Pidana, disampaikan langsung kepada kepolisian dan dipantau proses penegakan hukum
2. Temuan Kasus Kehilangan Hak Pilih, disampaikan langsung kepada Panitia Pendaftar Pemilih (Pantarlih) dan Panitia Pemungutan suara
3. Temuan Kasus Pelanggaran Kampanye disampaikan langsung kepada Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI (sesuai locus/tempat kejadian Pelanggaran
4. Pelanggaran Administratif penyelenggaraan Pemilu disampaikan pada KPU atau Panitia Pelaksana Pemiilu sesuai tingkatannya.

Data dan Informasi dikumpulkan dan dikategorikan sesuai tahapan pemilu yang dipantau. Kemudian dilakukan analisis terhadap substansi kasus dan kategori kasus.

Laporan Pemantauan disusun sesuai dengan standar Bawaslu tentang Sistematika Laporan Pemantauan

Pencatatan temuan Pemantauan meliputi:

1. Indentitas Pelaku pelanggaran atau Tindak Pidana
2. Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) pelanggaran/tindak Pidana
3. Waktu Kejadian
4. Kronologi
5. Pengisian Check List

Berikut alat bukti yang dapat digunakan oleh LPP Surak :

1. Dokumen atau surat-surat
2. Gambar, bergerak atau tidak bergerak (foto/Video)
3. Pernyataan atau keterangan pihak-pihak yang bersedia untuk diverifikasi